Puncak Hari Santri Istighotsah Kubro, Panitia Pastikan Tak ada Politik
SURABAYA –Peringatan Hari Santri Nasional (HSN), telah menentukan kepanitiaan. Panitia yang dibentuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jatim, mengadakan rapat di ruang Salsabila Kantor PWNU, Kamis, 11 Oktober 2018. Dalam pertemuan tersebut, Panitia HSN mengundang semua Pengurus Cabang se-Jatim.
Dalam keterangan pers, KH Reza Ahmad Zahid, Wakil Ketua PWNU sekaligus Ketua Pelaksana HSN mengungkapkan, hasil pertemuan rapat konsolidasi 7 Oktober 2018 di Hotel JW Marriot Surabaya. Bersama Menteri Pertanian Andri Arman Sulaiman, KH. Ma’ruf Amin, dan pengurus struktur lainnya. Memutuskan, HSN akan dilaksanakan pada 21 Okteber 2018, dengan mengundang para santri, pimpinan kiai, dan masyarakat untuk hadir bersama di lapangan Delta Sidoarjo.
Rencananya, dalam istighosah yang bertema “Dedikasi Santri untuk Negeri”. Tujuannya adalah untuk keselamatan dan kesatuan bangsa. Menurutnya, negeri ini sudah mendapatkan cobaan besar yaitu pemecah bela persatuan bangsa Indonesia.
“Harapan kita bisa mendoakan bangsa dan negara. Lewat Istighotsah Kubro ini, bisa diijabahi doanya untuk kesatuan dan persatuan bangsa,” tuturnya.
Selain istighotsah yang dimulai tepat pukul 07:00 WIB. Sebelumnya akan dilakukan kirab santri pukul 05:30 dari Alun-Alun Sidoarjo menuju Delta Sidoarjo. Dengan dipandu langsung oleh Presiden Joko Widodo.
“Hadirnya Pak Jokowi di Sidoarjo akan memberikan sambutan. Sementara KH. Ma’ruf Amin akan menyampaikan orientasi ilmiah berupa tausiyah dan nasihat untuk kaum nahdliyin dalam menyikapi musibah gempa, serta meluasnya berita hoxs. Dan hadir pula Menteri Pertanian,” rincinya.
Menurutnya HSN adalah tradisi di lingkungan Nahdlatul Ulama. “Wajar saja Jokowi hadir dalam sebuah acara yang akbar ini. Terlepas dengan itu, hadirnya Ma’ruf Amin yang saat ini posisinya Wakil Presiden, sebelumnya beliau aktif di Jatim untuk mengikuti setiap acara istighosah. Jadi posisi Ma’ruf sebagai akademisi, sesepuh NU, mustasyar, bukan sebagai calon wakil presiden,” jelasnya.
Dalam mengantisipasi tidak adanya bendera dan perpolitikan di Jatim. Langkah awal yang sudah dilakukan agar tidak bernuansa politik adalah berkonsultasi dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). “Pada 8 Oktober, kami datang untuk mempresentasikan rundown, maksud dan tujuan acara. Alhamdulillah sudah mendapatkan pencerahan dari bawaslu dan bisa diselenggarakan acar HSN,” tambahnya. (Lin)
