NU Jatim Keluarkan 4 Instruksi Sikapi Dinamika Politik RUU HIP
SURABAYA — Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengeluarkan instruksi resmi menyikapi dinamika politik dalam kaitan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang kontroversial di masyarakat.
“Berkaitan dengan dinamika sosial politik yang terjadi menyusul keberadaan RUU HIP, maka dengan merujuk kepada tanggung jawab moral dan sosial yang harus ditunaikan sebagai jam’iyyah diniyah ijtima’iyah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dengan ini menginstruksikan kepada segenap pengurus bersama pimpinan perangkat organisasi NU di seluruh tingkatan serta seluruh Nahdliyyin dan Nahdliyyat di Jawa Timur,” demikian bunyi pengantar instruksi tertanggal 1 Juli 2020 itu.
Instruksi yang ditandatangani Rais Syuriah KH Anwar Manshur, Katib Syuriah KH Syafrudin Syarif, Ketua KH Marzuki Mustamar, Sekretaris Prof Akh Muzakki itu, berisi empat hal.
Pertama, warga NU diminta selalu melakukan muhasabah, munajat dan taqarrub ilallah untuk memohonkan keselamatan NKRI, Umat Islam, dan NU.
Kedua, Dengan penuh ketaatan dan tanggung jawab mengikuti kebijakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam menyikapi keberadaan RUU HIP dimaksud sesuai dengan mekanisme organisasi.
Ketiga, Secara aktif turut menjaga ketertiban umum dan keamanan masyarakat di lingkungan masing-masing.
Keempat, Tidak melakukan praktik atau tindakan yang tidak bertanggung jawab di luar petunjuk organisasi yang digariskan PBNU dan atau PWNU Jawa Timur.
Sejauh ini, dinamika politik di negeri ini, masih terasa panas. Ini jalaran terbitnya RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila). Belum dicabutnya rencana pembahasan RUU tersebut, membuat para penolak semakin geregetan.
Padahal, hampir seluruh ormas Islam menolak, termasuk PBNU, Muhammadiyah dan MUI. Belakangan, sikap NU ini menjadi perhatian banyak pihak, lantaran mengerasnya aksi turun jalan. (Red)
NKRI yes Pancasila yes Eka silah no
Cabut RUU HIP harga mati