Hadiri Temu Bisnis HPN, Menko Marves Luhut Pandjaitan Puji Ketahanan Ekonomi Desa dan Pesantren
Banyuwangi – Keberadaan Pesantren sebagai sebuah komunitas ekonomi termasuk Usaha Kecil Menengah (UKM) di dalamannya memiliki peran besar bagi daya tahan ekonomi Indonesia dalam melewati masa sulit akibat pandemi dan krisis global. Selain pesantren, perputaran dana desa di seluruh Indonesia cukup signifikan memberikan efek positif dalam stabilitas ekonomi. Nahdlatul Ulama dan Himpunan Pengusaha Nahdliyin diminta untuk serius menggarap potensi bisnis yang bertumpu pada UKM Pesantren dan ekonomi pedesaan.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Marves) RI, Luhut Binsar Panjaitan saat menjadi pembicara kunci dalam Silaturahmi Nasional dan Temu Bisnis Pengusaha Nahdliyin di Hotel El Royal Banyuwangi, Kamis (1/9) Pagi. Di tempat terpisah, Menteri Luhut juga menghadiri acara simposium dan Expo UKM Pesantren
Dalam Temu Bisnis Pengusaha Nahdliyin itu, hadir sejumlah kiai dan pejabat, diantaranya Wakil Rois Am PBNU yang juga Ketua Dewan Pembina DPP HPN, KH Anwar Iskandar, Wakil Ketua Dewan Pembina KH Hasan Mutawakkil Alallah, Ketua Umum DPP HPN, Dede Supriyadi, Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, Abdullah Azwar Anas, Dirut PLN Darmawan Prasodjo Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan sejumlah pemimpin perusahaan dan BUMN.
Lebih lanjut Luhut menyampaikan Presiden Jokowi sudah memerintahkan agar rakyat di bawah tidak boleh ada yang menderita, kekurangan makan. Dan Indonesia patut bersyukur, krisis di Indonesia tertangani lebih baik, dibandingkan negara-negara lain termasuk Amerika Serikat. “Kenapa terjadi, karena ketahanan kita di bawah sangat kuat, terutama di desa dan masyarakat,” imbuhnya sambil menyebutkan kalangan pengusaha nahdliyin perlu memperkuat ketahanan ini, agar Indonesia bisa pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.
Silatnas dan Temu bisnis Pengusaha Nahdliyin digelar, 1-3 September, diikuti oleh utusan DPP dan DPW HPN Se Indonesia, menghadirkan sejumlah nara sumber dari perusahaan mitra dan BUMN (*)