Surabaya – Memasuki tahun politik, marwah jam’iyah harus tetap dijaga. Seluruh komponen NU hendaknya lebih memilih sikap netral, termasuk pada perhelatan pemilihan kepala daerah. Atribut dan struktur organisasi jangan sampai digunakan untuk kepentingan sesaat.
Hal tersebut disampaikan sejumlah kiai di jajaran syuriah dan tanfidziyah PWNU Jawa Timur kepada fungsionaris PW Muslimat NU Jatim. Pertemuan berlangsung di ruang rapat kantor setempat, Selasa (13/3).
KH Agus Ali Masyhuri pada kesempatan pertama melakukan klarifikasi dan memberikan arahan atas tindakan Muslimat NU yang ditengarai menggunakan organisasi untuk mendukung salah satu pasangan pada pemilihan Gubernur Jatim mendatang.
“Jangan sampai NU maupun Banomnya dikorbankan untuk kepentingan politik,” kata Wakil Rais PWNU Jatim ini.
Dalam pandangan Pengasuh Pesantren Bumi Shalawat Sidoarjo tersebut, yang justru harus diselamatkan adalah keberadaan NU. “Dari awal, NU melarang menggunakan simbol dan atribut untuk politik,” tandas Gus Ali, sapaan akrabnya. Kalaupun akan memberikan dukungan, maka hal tersebut bersifat pribadi, bukan organisasi, lanjutnya.
Sedangkan KH Anwar Iskandar menambahkan bahwa dukungan para kiai NU kepada H Saifullah Yusuf merupakan ijtihad. “Itu sudah melalui serangkaian istikharah dan musyawarah mulai dari Ploso, Lirboyo, Sidogiri, hingga di Bumi Shalawat,” kata kiai yang juga Wakil Rais PWNU Jatim ini.
Artinya, apa yang kemudian menjadi pilihan para kiai tidaklah datang tiba-tiba atau grusah-grusuh. “Maka, ini tentunya butuh disampaikan, tujuannya untuk kemaslahatan umat dan nahdliyyin,” tandasnya.
Menurutnya, harus ada pembagian tugas di antara kader NU. Seperti H A Halim Iskandar sebagai Ketua DPRD Jatim, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjadi gubernur, sedangkan Khofifah selaku menteri.
Pada rapat yang dipimpin KH Syafrudin Syarif tersebut, Ketua PWNU Jatim menyampaikan beredarnya laporan bahwa Muslimat NU telah menggunakan atribut NU dan struktur yang dimiliki untuk kepentingan politik praktis. “Maka PWNU Jatim meminta untuk segera dihentikan dan ditertibkan agar marwah organisasi tetap terjaga,” kata KH M Hasan Mutawakkil Alallah.
Mendapatkan masukan dari fungsionaris PWNU Jatim tersebut, Ny Hj Masrurah mengaku khilaf. Termasuk atas kejadian keluarnya surat tugas kepada PC Muslimat NU Kabupaten Malang dan lainnya untuk mendukung pasangan lain.
“Dan kami berjanji akan mematuhi semua arahan dan perintah PWNU Jatim dan siap menerima sanksi organisasi,” kata Ketua PW Muslimat NU Jatim ini.
Rapat ini dibuka oleh KH Anwar Manshur selaku Rais Syuriah PWNU Jatim. Sedangkan dari PW Muslimat NU Jatim tampak hadir, Nyai Hj Istibsyarah dan jajaran pengurus harian lainnya. (Red)
