Politisi Mendukung Mihol, PCNU Surabaya Kecewa

0
462
Bagikan Sekarang

Surabaya — Keinginan kuat NU untuk melarang keberadaan minuman beralkohol (mihol), ternyata mendapat perlawanan dari wakil rakyat. Perlu ada teguran agar yang bersangkutan meminta maaf dan mendukung pelarangan mihol.

Karena salah seorang anggota DPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) yang menyampaikan lebih menyetujui pengendalian daripada pelarangan mihol. Pernyataan Siti Masrifah tersebut dinilai bertentangan dengan semangat Nahdliyyin dan terutama para ulama yang sedang memperjuangkan pelarangan mihol dan mengkampanyekannya menjadi gerakan nasional Indonesia bersih dari miras dan narkoba.

“Pernyataan seperti itu, cermin dari hilangnya sensitivitas wakil rakyat terhadap problem moral-sosial yang dirasakan rakyat akibat dampak mihol. Seperti pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, serta berbagai kejahatam dan kecelakaan,” ujar Ketua PCNU Kota Surabaya, Dr Achmad Muhibbin Zuhri dalam keterangan tertulis, Senin (16 Mei 2016).

Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya ini menilai pernyataan anggota dewan tersebut lebih berargumentasi membela golongan minoritas yang masih memerlukan mihol untuk keperluan agama tertentu. Padahal pada saat pembahasannya di Surabaya, hal ini sudah clear, tak satupun agama meng”halal”kan mihol. Bahkan perda pelarangan mihol juga didukung para pendeta dan romo.

“Oleh karena itu, atas nama warga dan ulama NU Surabaya, saya berharap Siti Masrifah meninjau kembali pernyataanya, instropeksi sebagai wakil rakyat, dan menyadari kekhilafan ini, “tegasnya.

Pada saat yang sama, mantan Ketua PC PMII Surabaya ini juga berharap pimpinan PKB supaya menegur, mengevaluasi dan memberikan sanksi yang bersangkutan, karena telah nyata melakukan tindakan indisipliner terhadap sikap fraksi dan partai yang telah menegaskan dukungannya terhadap perda dan RUU pelarangan mihol. Kecuali apabila sebenarnya tidak demikian adanya sikap resmi PKB.

Tidak berhenti sampai di situ, Muhibbin juga meminta PKB mengusut kemungkinam keterlibatan Musrifah dengan pihak yang berkepentingan terkait produksi dan peredaran mihol. “Supaya diperoleh kesimpulan yang jelas, apakah yang bersangkutan bertindak atas pesanan kelompok kepentingan tertentu, atau atas kekhilafan dan ketidakmengertiannya,”pungkasnya. (Lensa/saiful)

Leave a reply