NU Kembangkan Peran di Inggris, Cak Imin dan Boris Johnson Gelar Pertemuan Tertutup

NU Kembangkan Peran di Inggris, Cak Imin dan Boris Johnson Gelar Pertemuan Tertutup

“Pembicaraan yang mendalam mengeksplorasi peningkatan kerja sama di berbagai bidang antara Republik Indonesia dan Kerajaan Inggris, termasuk hubungan diplomatik bilateral, perdagangan, keamanan dan geopolitik,” tutur KH Yahya Cholil Staquf, yang aktif di Bayt Ar Rahmah tersebut.

LONDON — Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar berkesempatan memberi masukan kepada Pemerintah Inggris. Tentu saja, hal itu terkait dengan masalah-masalah yang Islam, keamanan dan migrasi.

Hal itu dilakukan Muhaimin Iskandar, saat menghadiri suatu pertemuan di London, Inggris, 16 September 2019. Bahkan, Ketua Umum DPP PKB, melakukan pembicaraan tertutup dengan para pembuat kebijakan utama dalam Pemerintahan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson.

Pertemuan itu difasilitasi oleh “Bayt Ar Rahmah”, sebuah organisasi dakwah Islam yang didirikan oleh K.H. A. Mustofa Bisri di North Carolina, Amerika Serikat, pada 2014 lalu. Dua orang utusan “Bayt Ar Rahmah” ikut mendampingi Ketua Umum PKB dalam pertemuan tersebut.

Dituan rumahi oleh “Policy Exchange”, sebuah think tank Inggris yang paling berpengaruh, di kantor pusatnya yang berdekatan dengan Istana Westminster, membahas sejumlah persoalan.

“Pembicaraan yang mendalam mengeksplorasi peningkatan kerja sama di berbagai bidang antara Republik Indonesia dan Kerajaan Inggris, termasuk hubungan diplomatik bilateral, perdagangan, keamanan dan geopolitik,” tutur KH Yahya Cholil Staquf, yang aktif di Bayt Ar Rahmah tersebut.

Sebelum itu, Nahdlatul Ulama telah memulai upaya mengembangkan peran di Inggris pada momentum yang amat krusial baru-baru ini. Ketika kerajaan itu mencari mitra baru setelah keluar dari Uni Eropa (“Brexit”) dan berkepentingan untuk menjalin hubungan dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

Dijelaskan Gus Yahya, dalam setahun terakhir ini, partai-partai politik utama di Eropa telah memandang Nahdlatul Ulama dan PKB sebagai mitra penting, yang memiliki kemampuan dan otoritas keagamaan. Hal itulah yang diperlukan untuk secara efektif mengatasi berbagai ancaman keamanan yang terkait dengan Islam, terorisme, dan migrasi.

Keterlibatan Nahdlatul Ulama dan PKB di Eropa dirancang untuk mengoperasionalkan Deklarasi Gerakan Pemuda Ansor tentang peta jalan “Islam Untuk Kemanusiaan” (“Al Islam lil Insaniyyah”). Dengan mendorong munculnya konsensus masyarakat untuk menolak setiap upaya memperalat Islam sebagai senjata politik.

“Umat Islam harus menyatu secara harmonis dengan masyarakat dunia. Untuk itu, diperlukan rekontekstualisasi pandangan-pandangan keagamaan yang menghalangi integrasi dan transformasi mindset umat Islam untuk mendapatkan pandangan baru yang mendorong integrasi dan perdamaian”, kata Abdul Muhaimin Iskandar yang didampingi Ketua DPP PKB Bidang Perindustrian dan Perdagangan Lukmanul Khakim dan Ketua Bidang Olahraga, Kesenian dan Milenial Faisol Riza.

Nahdlatul Ulama (NU) telah berfungsi sebagai lokomotif bagi rekontekstualisasi dan transformasi pemikiran umat Islam.

”Karena pergulatan terkait hal itu tidak dapat dilepaskan dari pergulatan politik maka NU dan Presiden Abdurrahman Wahid membentuk PKB sebagai garda politiknya”, tutur Cak Imin.

Berdasarkan kajian NU, ia memaparkan, pandangan-pandangan Islam yang perlu direkonteksualisasi di antaranya mengenai hubungan muslim-nonmuslim. Tidak boleh ada permusuhan atas dasar identitas agama.

Selanjutnya mengenai persoalan negara, NU menolak ideologi khilafah dan melegitimasi negara-bangsa. Juga soal hukum nasional, NU melegitimasi sistem hukum hasil proses demokrasi dan tidak menjadikan syariah sebagai alasan untuk menentangnya.

”Tentang konflik-konflik bernuansa agama yang sedang berlangsung, NU menolak melibatkan diri kedalam konflik atas dasar membela sesama muslim, tapi memperjuangkan perdamaian,” katanya.

Di arena politik, PKB melawan segala upaya memperalat Islam sebagai senjata politik dan memperjuangkan wacana yang obyektif dan realistis sebagai strategi untuk menangkal dan memupus politik identitas.

Selaras dengan itu, PKB menyarankan agar masyarakat Eropa, khususnya kalangan politik, mengelola isu imigrasi dan keamanan terkait Islam secara obyektif dan realistis, tanpa menutup mata terhadap problem-problem yang memang ada di dalamnya dan tanpa prasangka primordial.

”Di Indonesia, PKB mengawal integritas budaya masyarakat sebagai pondasi harmoni sosial, termasuk dengan memberi dukungan politik total terhadap gerakan Islam Nusantara yang dilancarkan oleh NU,” kata Cak Imin.

Pada 27 November 2018, PKB bergabung dengan jaringan politik terbesar di dunia, Centrist Democrat International (IDC – CDI). Sedang gugus afiliasinya di Eropa adalah European People’s Party (Partai Rakyat Eropa).

Pada 10 April 2019, Komite Eksekutif IDC – CDI dengan suara bulat mengadopsi resolusi yang diajukan oleh PKB, yang mendukung agenda “Islam Untuk Kemanusiaan” dan misinya untuk mendorong “munculnya peradaban global yang ditegakkan diatas dasar penghargaan terhadap persamaan hak dan martabat bagi setiap manusia.”

“Sungguh membesarkan hati bahwa ada seorang pemimpin Muslim, Yang Mulia Bapak Muhaimin Iskandar, yang mengingatkan kita di sini, di Inggris, tentang ‘Islam Untuk Kemanusiaan’ yang selama ini merupakan wajah Islam yang kita hidupi bersama, tetapi sekarang berada di bawah ancaman dari kelompok-kelompok Islam transnasional yang berusaha merusak keharmonisan masyarakat kita,” kata seorang tokoh Muslim terkemuka yang bekerja dalam pemerintahan Inggris.

Setelah pertemuan di Policy Exchange tersebut, dua orang utusan Bayt Ar Rahmah membawa pesan Muhaimin Iskandar ke sebuah pertemuan tertutup berikutnya di 10 Downing Street bersama pembantu-pembantu terdekat Perdana Menteri Boris Johnson, sementara Ketua Umum PKB harus mengikuti kegiatan di tempat lain. (Red)

admin
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Arsip

RADIO9