Bangkalan – Warga NU hendaknya ekstra hati-hati saat memasuki tahun politik. Termasuk terhadap sejumlah kalangan yang memunculkan wacana tentang khittah. Berbagai sudut pandang dimunculkan sebagai pembenar.
“Di tahun politik, khittah NU dimunculkan lagi. Ada tiga kelompok yang ikut memaknai khittah NU,” kata KH Miftachul Akhyar, Rabu (17/1).
Menurut Wakil Rais Aam ini, pertama adalah mereka yang menggunakan Khittah NU untuk menghantam orang lain untuk kepentingan mereka sendiri.
“Kedua adalah kalangan yang memaknai konsep Khittah NU telah mengalami perubahan ‘illatnya, karena sekarang hubungan politik dan Islam sudah berubah,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Miftahus Sunnah Kedungtarukan Surabaya tersebut.
“Sedangkan ketiga, Khittah NU menggariskan agar pengurus NU mengarahkan warganya untuk mengambil keputusan politik untuk kemaslahatan bersama,” katanya.
Penegasan ini disampaikan Kiai Miftah, sapaan akrabnya saat memberikan arahan pada pelantikan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bangkalan. Kegiatan yang mengambil tema “Istiqomah Bersama NU” ini berlangsung di pelataran Pondok Pesantren Syaichona Mohammad Cholil Bangkalan dengan melibatkan MWC NU se-Kabupaten Bangkalan.
Selain memberikan pesan tentang tahun politik, Kiai Miftah juga menjelaskan Khittah NU bila dilihat dari posisi NU bukanlah bagian dari organasasi politik manapun ataupun organisasi milik pemerintah. “Khittah NU menegaskan kebebasan warga NU dalam berkiprah dalam dunia politik namun yang sangat ditekankan adalan politik kebangsaaan, politik yang amar makruf nahi munkar,” tandasnya.
Bagi mantan Rais PWNU Jatim tersebut, Khittah NU tidak bertentangan dengan Aswaja dan Islam. “Apalagi saat ini NU sedang mempromosikan jargonnya yaitu Islam Nusantara,” jelasnya.
Di akhir arahannya, Kiai Miftah menjelaskan detik-detik NU dilahirkan melalui KH Mohammad Kholil Bangkalan yang mengirikan tongkat kepada KH. Hasyim Asy’ari dan diantarkan oleh KH. As’ad Syamsul Arifin.
“Tongkat yang disertai ayat ini diartikan sebagai kepemimpinan sebagaimana tongkatnya Nabi Musa AS,” terangnya. Pengiriman tongkat juga berarti ijazah dan ijin sebagai pengganti kepemimpinan.
“Maka apapun yang terjadi di NU jangan sampai lupa ijazah dan izin dari para ulama,” pungkasnya. (s@if)
