Surabaya – Suasana di Tanah Air, khususnya jelang pemilihan gubenur, bupati serta wali kota tentu demikian dinamis. Namun demikian, diharapkan suasana kondusif tetap terjaga, khsuusnya di Jawa Timur.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan Ketua PWNU Jatim, KH M Hasan Mutawakkil Alallah usai rapat gabungan, Selasa (16/1). Rapat dihadiri seluruh kiai dari jajaran syuriah dan tanfidziyah.
“Para kiai sepuh NU Jatim berkomitmen harus kompak dan bersatu dan mencari jalan keluar dari kemelut terkait dengan reformasi kepemimpinan umat di tingkat Jatim 2018,” kata Kiai Mutawakkil.
Demikian pula berdasarkan arahan dari sejumlah ulama dan kiai pada rapat tersebut bahwa masyarakat religious dan nasionalis harus tetap bersanding. “Tidak hanya untuk kepentingan kontestasi Jatim saat ini saja, namun lebih jauh demi kepentingan keutuhan, kedaulatan dan kehormatan NKRI,” tandas Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan, Genggong, Kraksaan, Probolinggo tersebut.
Secara khusus, Kiai Mutawakkil menyampaikan pesan para kiai agar seluruh jajaran pengurus NU Jatim baik harian lembaga dan badan otronom atau banom untuk menjaga ukhuwah nahdiyah.
“Tidak boleh berpecah belah yang dipicu oleh beda pilihan politik praktis baik pemilihan gubernur maupul pemilihan kepala daerah 2018 maupun kala pemilihan umum 2019 mendatang,” tandasnya.
Demikian pula tidak boleh ada lembaga di lingkungan NU Jatim yang menggunakan nama kelembagaannya untuk kepentingan politik praktis.
Alumnus Pondok Pesantren Lirboyo ini mengingatkan masyarakat untuk benar-benar selektif dalam memilih dan menentukan siapa pemimpin yang akan datang.
“Jangan mempertaruhkan kebesaran jamiyyah bila tidak jelas manfaatnya bagi jamiyyah NU,” ungkapnya. Karena itu harus ada kontrak dengang jamiyah.
Karena itu bagi Kiai Mutawakkil, harus ada ikrar dengan jamiyyah NU. “Reformasi harus ada manfaat bagi organisasi, bagi umat, dan pesantren NU. Komitmen bukan pada kai saja, tapi pada utamanya komitmen pada jamiyah dan pesantren NU,” pungkasnya.(ruri/s@if)
