TANGERANG, 10/11 - TENAGA KERJA INDONESIA. Sejumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) bermasalah menggendong anak mereka melintas di depan ruang tunggu, di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (10/11). Setiap tahun terdapat sekitar 24.000 tenaga kerja Indonesia yang bermasalah, antara lain disebabkan tidak mendapat pembayaran upah, korban kekerasan, pelecehan seksual, dan permasalah administratif. FOTO ANTARA/Ismar Patrizki/ED/09.
Jember – Ditinggal merantau ke luar negeri oleh orang tua tentu bukanlah harapan anak-anak, khususnya usia pelajar. Bila kiriman seret, apalagi ada masalah di tempat bekerja, membuat sejumlah hal terbengkalai termasuk pendidikan.
Karena itu PCNU Jember memberikan perhatian khusus kepada keluarga anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI). “Itulah salah satu yang menjadi fokus kami terkait dengan pembahasan Rancangan Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jember,” ujar Wakil Ketua PCNU Jember HM Misbahus Salam, beberapa waktu berselang.
Menurut H Misbah, saat ini pihaknya tengah memberikan masukan seputar hal tersebut dalam pembahasan Rencangan Perda RPJMD Kabupaten Jember. “Kami godok masukan itu bersama tim PC LDNU Jember,” jelasnya.
Sementara itu, Koordinator Advokasi dan Pendampingan Warga LDNU Jember, Moch. Kholili mengaku banyak menelusuri kondisi pendidikan anak-anak TKI yang gagal. Tak sedikit dari mereka yang pendidikannya tak terurus, bahkan putus sekolah. Sebab, secara ekonomi orang tuanya tidak mampu menopang biaya pendidikan lantaran sudah gagal menjadi TKI. Mereka gagal karena terlibat persoalan hukum maupun korban perdagangan manusia. “Jadi kondisi pendidikan anaknya sangat memprihatinkan. Pendidikan agamanya, minimal bisa baca Al-Qur’an, juga gagal,” ujarnya.
Karena itu, lanjut Kholili, pihaknya memberikan sumbangsih pemikiran dalam pembahasan Rancangan Perda RPJMD Jember agar Pemkab setempat meningkatkan kapasitas guru ngaji tentang pengasuhan alternatif kepada anak TKI. Pemkab Jember juga diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang ramah anak dan terbuka bagi anak TKI.
“Kalau poin ini masuk Perda RPJMD berarti ada payung hukum bagi Pemkab Jember untuk memperhatikan pendidikan anak-anak TKI, baik sekolah formal maupun pelajaran mengajinya. Ini juga terkait dengan anggaran nanti,” ungkap Konsultan Home Country Integration untuk Anak-anak TKI tersebut. (Nuo/saiful)
