Jakarta – Akhir-akhir ini masyarakat disuguhkan berita Rancangan Undang-Undang tentang Tax Amnesty, serta beredarnya bocoran dokumen Panama Papers. Sebagai bentuk tanggungjawab atas permasalah yang mengusik perhatian publik tersebut, NU akan menyelenggarakan bahtsul masail dua persoalan tersebut.
“Tadi bicara tax amnesty dan Panama Papers dengan Wapres,” kata KH Said Aqil Siroj setelah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya, Rabu, 27 April 2016.
Pada bahtsul masail tersebut akan dikaji bagaimana sudut pandang hukum Islam terhadap pengampunan pajak dan keberadaan perusahaan cangkang di luar negeri.
Kiai Said didampingi sejumlah pengurus NU, salah satunya Helmy Faishal Zaini, juga membicarakan rencana pertemuan International Summit of Moderate Islamic Leaders (ISOMIL) di Jakarta pada 9-10 Mei mendatang.
Dalam pandangan Kiai Said, para kiai NU akan berkontribusi atas dua masalah yang kini ramai dibicarakan publik itu. “Ulama akan membahasnya di forum bahtsul masail, bagaimana hukum tax amnesty, bagaimana hukum bocoran dokumen Panama Papers,” katanya.
Jusuf Kalla berpesan untuk berhati-hati membahas tax amnesty dan Panama Papers. “Jangan menggeneralisasi. Perusahaan (di Panama Papers) ada yang benar secara legal, ada yang melanggar undang-undang. Tidak semua jelek, tidak semua berlaku kriminal,” kata Kalla seperti ditirukan Kiai Said.
Karena dalam praktiknya, ada orang yang membuka perusahaan di luar negeri dengan tujuan baik. Tujuannya untuk memasukkan dana ke Indonesia. Namun ada pula orang yang mendirikan perusahaan di luar negeri dengan niat jahat.
Seperti diketahui, Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty saat ini sedang dalam tahap pembahasan antara DPR dan pemerintah. RUU ini diusulkan pemerintah untuk memberi pengampunan pajak bagi warga Indonesia yang menyimpan dananya di luar negeri. Tujuannya agar ada peningkatan penerimaan pajak setelah dana tersebut masuk ke dalam negeri.
Ketua Komisi Keuangan DPR Ahmadi Noor Supit menargetkan RUU Tax Amnesty bisa rampung akhir Mei mendatang. “Waktunya sih saya kira akan terkejar. Kalau itu misalnya harus selesai sebelum APBNP, Mei mudah-mudahan bisa selesai. Akhir Mei-lah, mungkin,” kata Ahmadi setelah bertemu dengan Kalla, Rabu pekan lalu. (Tem/saiful)
