Gresik — Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Gresik memprotes kebijakan menteri pendidikan dan kebudayaan terkait program full day school atau FDS. Bagi badan otonom NU ini, system sekolah lima hari tersebut sangat tidak cocok diterapkan di kawasan ini karena banyaknya pondok pesantren dan madrasah diniyah.
Apalagi dengan FDS akan banyak tugas yang harus diemban para pendidik. “Dengan banyaknya tugas, tugas guru akan melampaui jam tugas yang diatur dalam undang-undang. Belum lagi sarana dan prasarana yang belum siap,” kata Agus Junaedi, Jumat (11/8) sebagaimana dikutip Tribunnews.
Selain itu, alasan Mendikbud yang mengeluarkan program FDS hanya mempertimbangkan pada siswa di kota, sedangkan anak-anak di desa dan kepulauan harus belajar tentang ajaran agama pada sore hari dengan sekolah di diniyah.
“Jika FDS diberlakukan, maka diniyah akan tutup, sebab anak baru pulang sekolah dan lelah sehingga pelajaran agama akan berkurang,” tandas Ketua PC GP Ansor Gresik ini.
Dari FDS itu, maka anak-anak Indonesia akan kekurangan pengetahuan agama sebagai bekal dalam kehidupan sehari-hari. “Maka yang terjadi adalah perubahan mental pada anak dengan tidak didasari pengetahuan agama yang kuat sehingga yang terjadi adalah krisis budi pekerti,” katanya.
Oleh karena itu, institusinya akan mendesak Pemkab Gresik untuk menolak kebijakan FDS dan mengembalikan proses belajar mengajar pada semula.
“Sebelum masyarakat bergejolak, kita ingin bupati, Gubernur Jatim melarang pemberlakukan full day school dan mengembalikan proses belajar mengajar pada semestinya,” harapnya. (s@if)
