Industri kecil dan menengah memiliki peranan penting dalam perkembangan serta kemajuan negara. Sebuah teori menyebutkan, negara akan tumbuh merata jika industri kecil bisa berkembang. Hal tersebut menarik perhatian Prof Dr Kacung Marijan MA untuk menjadikannya sebagai penelitian.
Indonesia memiliki potensi industri kecil yang besar. Untuk menjadikannya efisien, menurut Prof Kacung Marijan, dibutuhkan tiga faktor utama. Yakni, modal, teknologi, serta sumber daya manusia. Jika tiga hal tersebut terpenuhi, industri kecil bisa bersaing dengan yang berskala lebih besar.
Agar industri kecil mampu bersaing dengan industri besar, diperlukan strategi khusus. Kacung menyebutnya sebagai strategi kolektif efisien. Maksudnya, industri-industri kecil yang memiliki persamaan produk berkelompok menjadi satu. Kemudian, mereka menjalankan bisnis secara bersama-sama.
Untuk dapat menciptakan strategi kolektif efisien yang baik, dibutuhkan kepercayaan dan hubungan sosial yang baik. Para pelaku industri kecil harus menyamakan visi-misi serta tidak mengedepankan ego masing-masing. ”Kalau yang kecil-kecil bersatu, yang besar pun bisa kalah,” tutur guru besar ilmu politik tersebut sebagaimana dikutip Jawapos. Karena itu, para pelaku industri kecil harus rukun.
Lalu, apa hubungan antara industri kecil dan ilmu sosial-politik? Wakil rector Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya ini menjelaskan, adanya industri kecil tak lepas dari pemerintah. Sebab, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengatur dan melindungi pelaku industri kecil. Kebijakan itu berkaitan dengan ketersediaan bahan baku pembuatan produk dan bantuan dalam bentuk proses produksi. Selain itu, hal tersebut berkaitan dengan strategi penjualan yang baik. Diharapkan, pelaku industri kecil tak hanya mampu membuat produk. Tetapi juga memasarkannya hingga berkembang menjadi industri yang besar.
Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan 2013–2015 itu menganalogikan pengelolaan industri kecil oleh pemerintah seperti anak-anak. Ketika masih kecil, industri tersebut dibina dan dibantu agar bisa berdiri sendiri. Setelah besar, harus dilepas agar mandiri. ”Jangan sampai jadi anak manja,” ujar guru besar yang dikukuhkan pada 2007 itu.
Melihat fenomena saat ini, lanjut dia, masih banyak celah bagi pemerintah untuk melindungi pengusaha kecil. Salah satu contoh kasus adalah ekspor besar-besaran bahan mentah ke luar negeri. Setelah jadi, barang itu kembali dijual ke dalam negeri dengan harga yang mahal. Juga, kasus impor barang murah sehingga produk dalam negeri tidak laku.
Salah satu tantangan besar bagi industri kecil adalah pemasaran. Di situlah peran pemerintah dibutuhkan. Pemerintah harus bisa memberikan akses informasi. Tujuannya, produsen dan pembeli bisa bertemu. ”Tidak harus secara langsung, tapi bisa juga online,” paparnya.
Menurut pria kelahiran Lamongan, 25 Maret 1964, itu, kemajuan zaman saat ini harus dimanfaatkan. Sayang, ada sebagian pelaku industri kecil yang belum melek internet. Karena itu, pemerintah harus hadir sebagai fasilitator. Misalnya, membuatkan website khusus bagi para pelaku industri kecil untuk bisa berjualan bersama. Website tersebut menjadi wadah atau toko berjualan online.
Selain itu, yang tak kalah penting adalah memerangi illegal import. Yakni, barang masuk tanpa dikenai pajak. Akibatnya, harga jualnya bisa jauh lebih murah. Hal tersebut berpeluang mematikan pasaran produk dalam negeri yang modelnya sama.
Mengenai pajak bagi pelaku industri kecil yang berjualan di internet, Kacung ikut mendukung jika pemerintah memberikan tagihan pajak kepada mereka. Tentu dengan jumlah yang sesuai dengan penjualan. ”Kalau yang masih kecil sekali dan baru mulai, sebaiknya diberi dispensasi,” imbuh alumnus S-1 FISIP Unair, S-2 di Flinders University of South Australia, dan S-3 di Australian National University itu. Kacung berharap hasil penelitiannya bisa bermanfaat bagi kemajuan industri kecil di Indonesia. Selanjutnya, bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara. (s@if)
