Gelar Simposium Peradaban NU, Madura Dipilih sebagai Titik Awal Gerakan
Surabaya — Merayakan Harlah ke-99 Menyongsong Usia satu abad dan dalam rangka meneguhkan komitmen Merawat Jagat, Membangun Peradaban, PWNU Jawa Timur bersama PCNU Sumenep menggelar Simposium Peradaban NU yang akan dilaksanakan pada Sabtu (5/3) pagi di Kraton Kerajaan Sumenep Madura, yang kini ditempati Pendopo Bupati Semenep. Akan hadir memberikan keynote speech, Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf berjudul NU di tengaj Peradaban Global Multi Polar.
Menurut Ketua PBNU yang juga Ketua Panitia Harlah 99 NU, Prof Abd A’la, Pemilihan Madura sebagai lokasi simposium sekaligus dimaksudkan sebagai titik berangkat misi membangun peradaban mengingat Madura adalah situs inspirasi kelahiran NU melalui tongkat Syaikhona Kholil. Madura juga kuat dalam sejarah masa lalu, kekayaan budaya dan nilai-nilai peradaban. Dengan ditempatkan di Sumenep ibokota Kerajaan Mataram Islam di masa lalu, diharapkan dapat memberikan spirit dan berkah tersendiri bagi kesuksesan misi membangun peradaban.
Selain Ketua Umum PBNU, KHR. Ahmad Azaim Ibrohimy Pengasuh PP Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo dijadwalkan menyampaikan pandangannya bagaimana Membangun Peradaban Dunia dengan Nilai-Nilai Kepesantrenan. Sementara Si Celurit Emas Penyair/Budayawan Madura, KH D Zawawi Imron akan mengupas Kebudayaan NU di Tengah Arus Industri Budaya Populer
Yang menarik, Ketua ISNU Jatim Prof. Dr. M. Mas’ud Said yang juga Direktur Pasca Sarjana UNISMA dan Komisaris Bank Jatim diminta bicara tentang Bagaimana Merancang Teknokrasi Kemandirian Ekonomi NU. Seperti diketahui dalam sebuah acara di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Ketua Umum PBNU pernah melansir alasan mengangkat Ketua Umum Muslimat NU yang juga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai Ketua perempuan pertama di PBNU.
Menurut Gus Yahya, keputusan ini bukan semata Khofifah perempuan tetapi lebih karena pengalaman dan kepakarannya mengelola Teknokrasi Pembangunan selama ini, dan PBNU membutuhkan kompetensi Teknokrasi dalam pengelolaan program khususnya ekonomi di kepengurisan Nahdlatul Ulama tingkat Nasional dan lokal (*)
