Surabaya — Kiprah peremuan nahdliyin yang terhimpun antara lain dalam Muslimat NU hendaknya diikutsertakan saat diskusi merancang pembangunan di masa mendatang. Karena besarnya jumlah perempuan, juga tidak sedikit ide yang bisa disampaikan.
Ketua PW Muslimat NU Jatim, Hj Masruroh Wahid mengemukakan bahwa dirinya sangat apresiatif dan senang ketika sejumlah kalangan mengajak aktivis di badan otonom ini berdiskusi membicarakan pembangunan. “Kami menyambut baik ajakan untuk terlibat merumuskan pembangunan ekonomi masyarakat Jatim. Termasuk ikut serta memberikan masukan terkait konsep pembangun Jatim ke depan,” katanya, Ahad (9/10).
Penegasan ini disampaikannya pada Focus Group Discussion (FGD) yang diikuti Gubernur, Ketua DPRD dan utusan PC Muslimat NU se-Jatim di Aula Kantor Gubernur. FGD dikemas dalam acara silaturrahim mengusung tema “Peningkatan Ekonomi Melalui Partisipasi Aktif Perempuan dalam Pembangunan”.
Menurut Masruroh, selama ini keterlibatan Muslimat NU secara langsung dalam merumuskan pembangunan bisa dikatakan jarang, bahkan tidak pernah. Padahal posisinya sebagai organisasi berbasis perempuan terbesar di Jawa Timur sangat strategis, sehingga dapat menjadi patner bagi pemerintah. Karena itu ia menyambut baik tawaran Ketua DPRD Jatim untuk mengadakan diskusi “tripartit” antara Gubernur, DPRD dan Muslimat NU Jatim. “Dengan ini seluruh jajaran Muslimat NU Jatim siap berpartisipasi aktif dalam implementasi pembangunan di Jatim,” katanya.
Lebih lanjut Masruroh menjelaskan bahwa FGD ini adalah tahap pertama dari kegiatan serupa. “Selanjutnya akan diadakan FGD di tiga zona berbeda, yakni tapal kuda yang ditempatkan di Kabupaten Pasuruan,” terang mantan anggota DPRD Jatim ini. Dilanjut zona pantura, metropolis dan sekitarnya di Gresik, serta Zona Matraman di Kabupaten Madiun. Sehingga dari diskusi intensif tersebut akan terpetakan berbagai potensi ekonomi pembangunan di propinsi ini sesuai zona yang ada. “Dengan zonasi ini akan jelas di sektor apa saja Muslimat NU dapat berkontribusi,” jelasnya.
Sementara itu, H Abdul Halim Iskandar menyampaikan bahwa Muslimat NU Jatim menjadi salah satu tonggak pembangunan karena peran pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat sangat besar. “Dari situ sudah saatnya Muslimat NU Jatim untuk diberdayakan lebih besar lagi dan diarahkan untuk mendukung pembangunan,” kata Pak Halim, sapaan akrabnya.
Ketua DPRD Jatim ini menjelaskan FGD juga untuk memperkuat peran Muslimat NU dalam perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan Jatim. Berawal dari FGD, pembangunan di berbagai kabupaten serta kota di Jatim bisa diketahui permasalahan dan potensinya.
Bagi mantan Ketua DPRD Jombang ini, pembangunan harus berdasakan permasalah dan kebutuhan riil sehingga mempunyai pondasi yang kuat. “Namun jika hanya berdasarkan keinginan saja, maka arah pembanguan tidak akan jelas karena tidak berdasarkan masalah yang riil di lapangan,” pungkasnya. (saiful)
