Malang – Barisan Serba Guna (Banser), bersama sejumlah elemen organisasi masyarakat menolak aksi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang beraksi di depan Balai Kota Malang, Jumat (1/7/2016). Pada aksi yang berlangsung kurang lebih satu jam tersebut termuat peringatan 54 tahun Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat.
Di tempat yang sama, kelompok masyarakat dari Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI dan Polri (FKPPI), Pemuda Pancasila (PP), dan Banser menolak aksi tersebut. Mereka menilai aksi AMP dapat merusak kesatuan dan persatuan bangsa.
Kasat Korwil Banser Jatim, Umar Usman, menilai aksi mahasiswa Papua tak sekadar bentuk kebebasan berpendapat. Justru, aksi itu dapat memecah belah persatuan bangsa. Umar mengatakan, masyarakat hanya ingin Malang, kondusif. Apalagi, kata Umar, warga Papua mendapat tempat yang baik untuk kuliah, bekerja, dan berusaha di kota apel tersebut.
“Kami cinta damai dan menghormati setiap kebebasan berpendapat masyarakat. Papua saudara kita, kalau ada keinginan lepas, berarti lawan kita,” ungkapnya.
Sebaiknya, kata dia, warga Papua dan pemerintah duduk bareng sekaligus mencari solusi bersama-sama atas masalah yang dirasakan. “NKRI harga mati, kalau sampai ada yang mau memecah belah, kami siap di garda terdepan,” tegas Umar.
Aksi kedua kubu tak berujung rusuh. Kedua kubu langsung membubarkan diri setelah masing-masing menggelar aksi.
Aksi itu bukan kali pertama. Pada 15 Juni 2016, 30 mahasiswa menggelar aksi serupa di depan kantor DPRD Malang. Namun Polresta Malang mengamankan puluhan mahasiswa itu. Mereka digelandang ke Mapolresta Malang. Seluruh poster dan banner bergambar Bintang Kejora pun disita.
Wakil Kepala Polresta Malang Komisaris Dewa Putu Eka mengatakan tindakan itu dilakukan lantaran unjuk rasa AMP tak berizin. Aksi tersebut meresahkan dan dapat memicu kemarahan warga. (MN/saiful)
