Home / Terkini / NU Jatim Pastikan Tolak Full Day School

NU Jatim Pastikan Tolak Full Day School

Surabaya – Dengan tegas, PWNU Jatim menolak kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) terkait pelaksanaan Full Day School (FDS). Keputusan itu dibacakan di hadapan utusan PCNU se-Jatim yang hadir pada kegiatan buka bersama gubenur, Ahad (18/6) di kantor setempat.

Ketua PWNU Jatim, KH Hasan Mutawakkil Alallah menandaskan bahwa keputusan diambil setelah menyerap aspirasi dari berbagai pesantren dan madrasah diniyah yang ada di propinsi tersebut.

“Realitas keberadaan lembaga pendidikan swasta itu sangat membantu pemerintah agar anak-anak muda bisa mengenyam bangku sekolah,” kata Kiai Mutawakkil. Apalagi lembaga pendidikan yang disediakan pemerintah jumlahnya masih kurang memadai, lanjutnya

Dengan aspirasi ini, Pengasuh Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo tersebut berharap pemerintah aspiratif. Langkah yang akan ditempuh PWNU Jatim yakni dengan membuat surat resmi kepada pemerintah pusat. “Dan kami berharap Pemprov Jatim juga menolak keputusan Mendikbud sebagai aspirasi mayoritas rakyat Jatim terutama mereka yang berkecimpung di dunia pendidikan,” tandasnya.

Kiai Mutawakkil menyayangkan keputusan Mendikbud ini sebelumnya tidak pernah melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat apalagi NU,

Sebelum memberikan sambutan, H Soekarwo juga memberikan surat penolakan terhadap kebijakan FDS. “Sebelum PWNU Jatim menyatakan menolak, tanggal 16 Juni lalu, Pemprov Jatim sudah menolak dan mengirim surat kepada Presiden,” tegas Gubernur Jatim ini

Pakde Karwo, sapaan akrabnya mengaku sudah memanggil Kadiknas dan Kabiro Hukum Jatim untuk menunda rencana FDS yang saat ini ramai dibicarakan. “Kami akan mencari rumusan yang terbaik bagi masyarakat Jatim. Karena itu tunda dulu pelaksanaan Full Day School di Jatim,” terang Gubenur dua periode itu.

“Jatim itu memiliki kearifan lokal berupa Madrasah Diniyah Salafiyah dan sejak 2006 menjadi program Pemprov Jatim melalui Bosda Madin hingga sekarang,” katanya. Kalau tidak ada itu maka basis moral spiritual masyarakat Jatim yang kuat akan hilang. Ini khas Jatim yang harus dipertahankan karena bisa membuat Jatim tenang dan rahmatan lil alamain bisa menjadi contoh bagi daerah yang lain, lanjutnya.

Terkait adanya beberapa kepala daerah di Jatim yang mendukung program FDS, Soekarwo dalam waktu dekat juga akan membuat Surat Edaran kepada bupati dan wali kota untuk menunda dulu pelaksanaan FDS, sebelum ada rumusan terbaik dari pemerintah.

“Kita ini negara demokrasi sehingga pemerintah harus membuka ruang publik untuk dialog,” katanya. Mereka yang mendukung dan menolak FDS harus diajak dialog untuk mencari rumusan terbaik, pungkas Pakde Karwo. (s@if)

 

About saiful

Check Also

IMG-20180812-WA0082

Aksi Bersama NU JATIM Salurkan Bantuan ke 16 Desa di Lombok

Sampai dengan hari ini, minggu (12/08/18) Bantuan dari PWNU JATIM berupa Bahan Pokok Makanan, Sarung, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *