SURABAYA– Bertempat di gedung Mahameru Polda Jatim, Kamis (1 September 2016) siang, Polri dan PBNU menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tentang Penanganan Konflik Sosial dan Ujaran Kebencian (Hata Speech). Dalam kesempatan ini, Kapolri, Jendral Polisi Tito Karnavian menyampaikan bahwa NU punya peran penting dalam kerangka penanganan konflik sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat. Lebih lanjut, Kapolri juga menegaskan bahwa NU adalah salah satu pilar pendiri NKRI. Bagi Kapolri, NU itu spesial. Ideologi NU itu disampaikan melalui kata-kata (by word) bukan melalui perang (not by sword). Dakwah NU itu melalui upaya persuasi, pendekatan kepada masyarakat tanpa ada kekerasan. Karakter seperti inilah, menurut Kapolri, NU dilirik oleh banyak pihak, apalagi sejak peristiwa teror WTC (9/11).
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PBNU, Prof. KH. Said Aqil Siradj, MA, menyatakan bahwa peran kyai-kyai NU dalam menjaga kerukunan sosial masyarakat sudah dijalankan sejak dahulu. Kyai-kyai di kampung, pemangku mushola di desa-desa selalu hadir dalam setiap persoalan di lingkungannya. Ketika ada keluarga yang bertengkar, kyai kampung itu turut serta dalam proses mendamaikan, sehingga konflik sosial yang lebih besar bisa dicegah.
Sementara itu, Ketua PWNU Jatim, KH. Hasan Mutawakkil Allalah menyatakan kesiapan NU Jatim untuk mensukseskan dan menindaklanjuti hasil MoU tersebut. Lebih jauh, Kyai Mutawakkil menyatakan bahwa kerjasama antara NU dan Polisi yang lebih bersifat hubungan individual (pribadi) perlu ditingkatkan pada tataran kerjasama institusi dari berbagai tingkatan, misalnya kerjasama antara Polres dengan Pengurus Cabang NU di seluruh Jawa Timur.
Selain acara penandatanganan MoU, juga diselenggarakan seminar nasional dengan tema “Penanganan Konflik Sosial dan Ujaran Kebencian” dengan narasumber dari UNAIR, Paramadina dan PWNU Jatim.
