Jakarta — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengecam sikap diam peraih hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi terhadap masalah genisida etnis Rohingya di Myanmar.
Selain bantuan kemanusiaan, pemerintah perlu mengambil langkah diplomatik yang meyakinkan guna menghentikan tragedi kemanusiaan yang terjadi pada etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar.
“Semua itu didasarkan semata pertimbangan kemanusiaan, sesuai kaidah politik bebas-aktif,” kata Robikin Emhas, Ketua PBNU, kepada media ini, Ahad (3/9).
Menurut laporan utusan PBNU yang tergabung dalam misi kemanusiaan, Indonesia adalah satu-satunya negara yang dipercaya dan diizinkan oleh Pemerintah Myanmar untuk melakukan kegiatan kemanusiaan di kawasan tersebut. Indonesia harus mengoptimalkan kepercayaan itu.
“Namun masyarakat Indonesia tidak perlu terpancing dan mengusik harmoni di tengah keragaman yang ada di Indonesia,” kata Robikin Emhas.
Diingatkan, jangan ada yang berusaha menghentikan kekerasan dengan kekerasan, apalagi dengan mendompleng isu agama. “Saya memandang, terjadinya tragedi kemanusiaan akibat kekerasan justru karena tidak hadirnya agama dalam kehidupan bersama. Sebab, selain tentang tauhid, pesan penting lain dari agama adalah terwujudnya perdamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegas Robikin Emhas.
“Untuk apa Nobel Perdamaian dipertahankan jika perdamaian di depan mata dikoyak dan hanya berpangku tangan?” pungkas Robikin atas tuntutan pencabutan Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi. (red)
